Rincian Anggaran Belanja (RAB) Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng 2025

1. Sekretariat
   • Administrasi Umum Perangkat Daerah
     • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
     • Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
     • Fasilitasi Kunjungan Tamu
     • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
     • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
     • Dukungan Pelaksanaan SPBE
   • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     • Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
     • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
     • Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
     • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
   • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     • Pengadaan Pakaian Dinas
     • Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
     • Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
     • Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
   • Administrasi Barang Milik Daerah
     • Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD
     • Pengamanan BMD
     • Penatausahaan BMD
   • Pemeliharaan Barang Milik Daerah
     • Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
     • Pemeliharaan Mebel
     • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan
     • Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor
     • Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
   • Pengadaan Barang Milik Daerah
     • Pengadaan Mebel
     • Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
     • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
     • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     • Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     • Penyusunan Dokumen Perencanaan
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
   • Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
     • Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
     • Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
     • Pengelolaan Media Komunikasi Publik
     • Layanan Hubungan Media
     • Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
     • Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
     • Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
     • Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
     • Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3. Bidang Statistik
   • Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
     • Pelayanan Informasi Publik
     • Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
   • Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
     • Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
     • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
     • Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
     • Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
     • Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
   • Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
     • Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
     • Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
5. Bidang E-Government
   • Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
     • Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
     • Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
     • Pembangunan dan atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE
6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
   • Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
     • Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
   • Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
     • Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
     • Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
     • Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
     • Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi