ppid.diskominfo@jatengprov.go.id     024 831 1940

Profil PPID Diskominfo

Profil PPID Diskominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Disahkannya Peraturan Gubernur tersebut menjadi cikal bakal dimulainya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan dibentuknya PPID (Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang diperbarui setiap tahun.

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Jaminan untuk mendapatkan informasi publik menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik.

Pengelolaan informasi publik juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang mampu menggunakan, mendistribusikan dan mengolah informasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan politik secara signifikan.

Keberadaan Undang- undang tentang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; (4) informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; (5) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Tugas dan Kewajiban PPID Pembantu Badan Publik di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 56 tahun 2019, tentang  Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan terbentuknya PPID Pembantu, maka pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang  Nomor 14 Tahun 2008.

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika beralamat : Jl Menteri Supeno No 1/2 Semarang 50249; telepon (024) 8319140;Call Center 08112883393; Laman: https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/; twitter @ppidkominfo_jtg

Open chat
1
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by