ppid.diskominfo@jatengprov.go.id     024 831 1940

Informasi Dikecualikan

Informasi Dikecualikan

Jaga Keamanan Nasional, Aset Vital dan Alamat “Internet Protocol” Nonpublik Jadi Informasi Dikecualikan

SEMARANG – Dua jenis informasi dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah. Kedua informasi tersebut adalah alamat internet protokol nonpublik, dan aset atau fasilitas vital milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Alat Pendukung Utama dan Alat Pendukung Wajib Persandian.

Kedua informasi tersebut dinyatakan tidak dapat diberikan dan bersifat tertutup bagi publik setelah melalui uji konsekuensi yang diselenggarakan secara daring oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Jumat (3/7/2020). Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Ratna Dewajati, menyatakan, kedua informasi tersebut merupakan informasi yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kominfo dan harus dikecualikan untuk melindungi hak akses masyarakat sebagai pengguna internet.

“Dari delapan butir informasi yang diusulkan untuk dikecualikan, hanya dua yang disepakati dengan pertimbangan bila ditutup dapat melindungi kepentingan masyarakat. Kalau dibuka berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu dan bisa merugikan masyarakat sebagai pengguna internet serta pengelolaan aset Pemprov Jateng yaitu keamanan negara,” ujar Ratna.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Wijaya, menyatakan kedua informasi tersebut memang sebaiknya dikategorikan sebagai informasi dikecualikan karena terkait dengan keamanan negara. Ia pun mengusulkan agar menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar hukum pengecualian.

“Sebaiknya dasar hukumnya dikaitkan dengan pasal 17 huruf C angka enam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, termasuk rincian IP dan jenis aset atau fasilitas vital dan penting yang dikelola oleh Dinas Kominfo,” beber Wijaya.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, menyatakan, aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah harus dilindungi dari tiga aspek, yakni aspek administrasi, aspek hukum, dan aspek fisik. Hal itu sesuai dengan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Lebih lanjut, informasi yang diusulkan untuk dikecualikan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah merupakan informasi yang memang sebaiknya tidak dengan mudah diberikan kepada pihak lain karena terkait dengan kepentingan negara. Hal itu menunjukkan bahwa negara hadir bukan untuk menutup-nutupi keingintahuan warganya, melainkan untuk melindungi kepentingan warganya, kepentingan asetnya, kepentingan nasional. Dijelaskan, keterbukaan merupakan salah satu tolok ukur asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 temtamh Administrasi Pemerintahan.

“Salah satunya adalah kita harus terbuka. Tapi di atas itu semua ada hal yang harus diperhatikan. Pertama, aspek legalitasnya untuk melindungi kepentingan yang lebih luas. Kedua, penghormatan kepada HAM. Itu yang paling hakiki. Apabila informasi dibuka kemudian dijadikan bargaining untuk membuka persoalan-persoalan yang harus kita lindungi, maka negara tidak adil,” ujar Iwan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum, selaku Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menegaskan, PPID Pembantu harus dapat menyajikan informasi publik sedetil mungkin agar mempermudah masyarakat.

“Sesuai tusi dan kewenangannya mohon dapat merinci informasi publik tersebut agar nanti ketika ada pemohon informasi, kita sudah tidak perlu bingung lagi karena di situ sudah tertulis dengan jelas sesuai dengan payung hukum yang ada,” pungkas Riena.

Sebagai informasi, hasil uji konsekuensi tersebut dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1170.1 tanggal 3 Juli 2020 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. Keputusan tersebut dapat diunduh melalui tautan ini.

 

Penulis: Tn/Diskominfo Jateng

 

 

 

 

Open chat
1
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by